Ketentuan Baru untuk Guru BK: Wajib Konselor!

guru bk wajib konselor

Gambar di bawah creative commons license (sumber)

Subuh tadi saat saya membuka akun facebook saya, terlihat status dari Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia) DKI Jakarta yang berisi:

Agar tidak melawan hukum, Sekolah-sekolah yang membuka lowongan / penerimaan Guru Bimbingan / Guru Bimbingan dan Konseling hendaknya semaksimal mungkin berupaya mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor.

Yang berkualifikasi dalam hal ini adalah:
1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling, dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) (Terakreditasi)
2. Berpendidikan profesi konselor (Kons.).

Diikuti dengan status yang berbunyi:

Persyaratan Konselor Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor dapat diunduh melalui linkhttp://abkin.org/images/download/permendiknas-no.-27-tahun-2008.pdf
1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling, dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) (Terakreditasi)
2. Berpendidikan profesi konselor (Kons.).

5 tahun sejak ditetapkan peraturan tersebut, yang berarti jatuh pada tahun 2013, maka sekolah diwajibkan untuk memperkerjakan guru BK yang memiliki gelar profesi konselor (disingkat kons.). Jika tidak memenuhi peraturan tersebut, maka sekolah akan mendapatkan masalah dalam akreditasi. Kalau memang benar harus demikian, maka terbesit satu pertanyaan: apa ini berarti guru BK dalam sebuah sekolah kini harus dari “orang” pendidikan, tidak boleh “orang” psikologi lagi?

Selama ini, sepengetahuan saya, banyak senior-senior saya yang merupakan lulusan S2 Psikologi Profesi Pendidikan (bergelar M.Psi., kekhususan pendidikan) bekerja menjadi guru BK di sekolah. Bahkan mereka sudah bekerja di sana sejak mendapatkan gelar S1 Psikologi (S.Psi.) lalu melanjutkannya ke S2 Psikologi Pendidikan, untuk menjadi seorang psikolog pendidikan. Jika peraturan pemerintah tersebut harus diberlakukan, maka bagaimana dengan senior-senior saya yang sudah bekerja bertahun-tahun sebagai seorang guru BK dengan kualifikasi sebagai magister psikologi sekaligus psikolog pendidikan? Bahkan dalam status tersebut, ada seorang dari bidang psikologi yang juga memegang akta-IV (akta untuk menjadi seorang guru) dan sudah berprofesi sebagai guru BK selama bertahun-tahun. Tetapi sesuai dengan peraturan tersebut, seorang guru BK wajib bergelar konselor.

Kalau begitu, mereka yang sudah lama berkecimpung sebagai guru BK, namun tidak memiliki gelar profesi konselor, harus menempuh pendidikan kembali untuk mendapatkan gelar tersebut. Tetapi masalah baru adalah: mendapatkan gelar tersebut tidak singkat.

Syarat untuk mendapatkan gelar konselor:
1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling, dengan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) (Terakreditasi)
2. Berpendidikan profesi konselor (Kons.).

Untuk menempuh S1 Bimbingan dan Konseling (S.Pd.), diperlukan waktu minimal 4 tahun, ditambah pendidikan profesi konselor yang (kira-kira) diperlukan waktu 1 tahun. Berarti untuk mendapatkan gelar profesi konselor, dibutuhkan waktu seminimalnya 5 tahun.

Berarti mereka yang sudah mendapatkan gelar psikolog pendidikan (pendidikan S1 Psikologi 4 tahun + magister psikologi pendidikan 2 tahun = 6 tahun) yang selama ini sudah bekerja sebagai guru BK, harus kembali mengulang pendidikannya selama 5 tahun. Waktu yang tidak singkat. Jika tidak, akan dianggap melanggar aturan.

Saya jadi bertanya kembali, dengan mengomentari status Himpsi DKI Jakarta:  kalau begitu, lulusan s2 psikologi (profesi) pendidikan nantinya (atau mungkin bahkan sekarang) peluang kerjanya secara konkrit di mana dan ngapain ya?

Apakah ini PR bagi Himpsi, untuk mampu dengan tegas menyatakan apa yang menjadi kompetensi khas dari seorang lulusan psikologi dan psikolog?

6 responses to “Ketentuan Baru untuk Guru BK: Wajib Konselor!

  1. ya apa lek…namanya aja politik cari makan…aturan gawe sesuai opo karep atine..bolo bolo an…
    jd guru bK isa sarjana psiko yg pnting ngerti psiko…

  2. gilak,, capek2 kuliah 4 tahun pengen menghirup udara segar ehh ada peraturan nambah ppk 1 thn kyak gini….FIGHTING DAH!!

  3. Vin, CMIIW ya

    Output S.Psi disebutkan dapat menjadi konselor. Namun mengapa PPK (Pendidikan Profesi Konselor) dikhususkan untuk S.Pd (kekhususan Bimbingan Konseling) saja?

    Bukankah S.Psi pun berhak untuk menjadi konselor (mengikuti pendidikan profesi konselor) ?

    • IMO dan CMIIW juga…

      Kayaknya di Indonesia memang batasan suatu profesi memang kurang jelas ya. Misalnya memberikan psikoterapi, bahkan non-psikolog pun sekarang bisa belajar CBT. Atau psikotes/assessment, bahkan non-psikolog pun bisa belajar PAPI, DISC, Pauli, Kraeplin dsb secara bebas.

      Jadinya, “psikoterapi” itu kompetensi khasnya profesi apa? Lalu “psikotes” itu kompetensi khasnya profesi apa? Jadi gak jelas.

      Demikian juga dengan konselor. Gw juga bingung. Menurut kenalan yang kuliah Bimbingan Konseling, materi yang diperoleh sebagian besar adalah konseling di sekolah saja, bukan keluarga, karir, dll. Tapi PPK hanya khusus bagi lulusan jurusan tsb. Nah padahal masih ada konselor pernikahan, konselor karir, dll.

      Agaknya mungkin perlu diperjelas kali ya, PPK itu PPK di bidang apa. Karena konselor pernikahan kebanyakan dari psikologi, konselor karir kebanyakan dari management.

      Loh kok jadi muter-muter ya…

  4. Alfiyah Rizzy

    Terimakasih infonya sangat bermanfaat utk presentasi kelompok :))

Yuk, Beri Komentar dan Berdiskusi di Sini

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s